Indonesia Akan Buka Kembali Situs Kontroversial Vimeo

Iklan

Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) akan membuka kembali website video berbagi Vimeo. Hal itu dilakukan setelah proses pengujian filtering rampung diselesaikan. 

"Kita sudah bicara dengan Vimeo, kita bicarakan aspek teknis filtering. Kalau nanti dianggap memadai, oleh para pihak kita akan buka. Tergantung filteringnya. Filtering itu setidaknya, tidak menghalangi bisnis Vimeo atau kita bantulah Vimeo dengan Kominfo, stakeholder dan netizen," kata Menkominfo, Rudiantara, Rabu (21/1/2015).

Saat ini sistem filtering Vimeo masih diuji coba. Tidak hanya fokus pada filtering Vimeo, Kominfo juga akan terus bergelut untuk memblokir situs-situs porno yang beredar. Salah satu cara untuk membatasi konten pornografi itu ialah dengan cara penyaringan melalui ISP (internet service provider).

"Banyak konten yang tidak sesuai dengan (negara) kita, nudity, pornografi, child abuse atau terorisme. Saya ingat, sampai sekarang, pornografi itu bukan diblokir, tetapi aksesnya dibatasi. Ada lebih dari 750 ribu situs (porno). Sampai saat ini, (situs-situs tersebut) masuk blacklist. Sebagian besar dari asing, di luar negeri pornografi itu bisnis legitimate," terangnya.

Menkominfo menambahkan, pihaknya terus memberantas situs porno, walau perlu diketahui bahwa jumlah situs porno bisa lebih cepat bertambah dibandingkan jumlah situs yang diblokir. Tahun ini Kominfo berencana untuk menerapkan Domain Name System (DNS) nasional serta meningkatkan sistem Trustpositif (TRUST+).

"Kita sedang tingkatkan terus-menerus sistem ini. Tidak hanya (Trustpositif) itu, ada juga Nawala, limitasi pemblokiran itu ISP. Kami sedang menyiapkan untuk bisa melakukan pembatasan terpusat, kalau kita ada DNS (nasional), kita integrasikan tahun ini," jelasnya.

Dengan memblokir atau membatasi situs porno ini, maka pemerintah berupaya mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual, pemerkosaan dan sebagainya. Pornografi tidak bisa dilihat sebagai bisnis. "Pornografi itu masalah undang-undang. Pornografi kita enggak bisa lihat itu sebagai bisnis, di luar negeri (legitimate), di Indonesia enggak bisa," pungkasnya.

Iklan